Andai Presiden Tahu Persoalan Honorer K2

Andai Presiden Tahu Persoalan Honorer K2Beberapa hari kemarin banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Istana Merdeka selama tiga hari ternyata belum menghasilkan apa-apa se‎suai harapan ratusan ribu dari pekerja honorer K2.  Keinginan para unjuk rasa untuk bertemu dengan dengan Presiden RI Bapak Joko Widodo pun belum bisa terwujud. Beberapa petikan perasaan dari Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsing. Berbeda dengan aksi unjuk rasa damai 15 September 2015 yang massanya juga sangat banyak. Saat itu saya beserta teman-teman lainnya bersukacita dengan ada bekal informasi untuk pulang ke daerah masing-masing. Sekarang, beban kami serta anggota saya terutama para korwil/korda sangat berat. Mereka bingung mau sampaikan apa kepada anggotanya karena bisa kita lihat bersama, Presiden belum punya waktu bertemu dengan kami. tapi kekecewaan ini bukan berarti semangat kendor. Justru kita akan  semakin semangat untuk berjuang terus sebelum status CPNS di tang‎an kita bersama. Itu sebabnya kita tidak bersikap anarkis seperti unjuk rasa lainnya. Jika kita hanya mengandalkan emosi pasti akan banyak korban saat belum ada keputusan pasti dari pemerintah. Tujuan kita yang utama hanya bertemu dengan Presiden Jokowi dulu. Apalagi anggota saya tinggal tunggu komando saya. Cuma saya kembali berpikir jauh, meski mereka mau siap mengorban dirinya namun saya ingat ada keluarganya yang menunggu di rumah. Makanya saya tekankan ke anggota saya untuk tetap berkepala dingin.
disini ketua umum FHK2I tidak mau bicara aturan-aturan, karena itu tanggung jawab pemerintah. Aturan itu kan dibuat manusia, jadi apapun serba mungkin. Kita semua tetap optimis ada peluang. Apalagi Mensesneg sudah berjanji kalau Presiden Jokowi ‎akan menerima kami pascalawatan dari Amerika. Insya Allah setalah Presiden ke Indonesia akan menerima informasi secara langsung dengan kami. Seandainya Presiden tahu persoalan honorer K2 secara utuh, tidak akan jadi seperti ini. Kami tidak demo besar-besaran seperti ini karena pasti ada kebijakan yang berpihak ke honorer K2.

Setelah kita panjang lebar berkomunikasi dengan Mensesneg, mata kami jadi terbuka bahwa ada miskomunikasi. Sebagai MenPAN-RB, Pak Yuddy harusnya melaporkan masalah K2 secara utuh dan tidak setengah-setengah agar Presiden bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kami juga sudah menanyakan ke Kemenkeu. Jawabannya, Kemenkeu tinggal menunggu usulan dari MenPAN-RB, namun usulannya tidak masuk-masuk. Jadi kami honorer K2 beranggapan yang salah di sini MenPAN-RB. ‎ Karena MenPAN-RB gagal makanya kami ingin melaporkan masalah kami ke Presiden biar presiden tahu ada anaknya buahnya yang tidak transparan.
 
Kami para pengurus pusat akan tetap bertahan di Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan pihak Istana. Dengan mendekati Istana, saya optimis ada jalan terbaik untuk kami. Sebab tidak elegan bila pemerintah mencampakkan honorer K2 yang belasan hingga puluhan tahun mengabdi.‎ Masyarakat perlu tahu, sebagian besar peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya merupakan sumbangsih honorer K2. Inikan Presiden mungkin tidak tahu, makanya kami akan membawa data-data lengkap bila bertemu Presiden. Saat ini saya sudah instruksikan anggota untuk menyiapkan data honorer K2 per daerah yang sudah diverval (verifikasi validasi). Sebenarnya datanya sudah ada tapi harus verval lagi karena ada yang meninggal dan berhenti.‎ Patokannya tetap data BKD masing-masing, hanya saja data itu harus dikawal honorer K2. Kita melihat karakter yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang hatinya lembut tapi tegas pendiriannya tidak bisa didekati dengan cara keras. Harus ada trik lain untuk bisa membuat simpati Presiden. Mudah-mudahan dengan cara kami yang melakukan aksi demo tiga hari dengan tertib dan tidak anarkis bisa membuat Presiden terenyuh. Amin
sumber : JPNN