Tuntutan para pegawai honorer khusunya pegawai honorer kategori dua (K2) untuk diangkat menjadi PNS, mulai dari akhi demo sampai ancaman yang dilontarkan para pegawai honorer jika mereka pada tahun 2014 tidak diangkat menjadi PNS mereka akan melakukan aksi GOPLUT pada pemilu tahun 2014. Mereka menuntut kepastian nasib mereka setelah gagal pada pelaksanaan tes CPNS khusus honorer kategori dua (K2) kemarin. Khususnya pada tenaga honorer kategori dua pada instansi pemerintah kota Makasar, akhirnya tuntutan dijawab oleh pemerintahWali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin saat menenangkan seluruh honorer K2 di Makassar.
Seluruh Honorer Akan Jadi PNS - Ia meminta agar K2 yang masuk dalam database tidak perlu kasak-kusuk lagi, apalagi melakukan demo penolakan hasil pengumuman beberapa waktu lalu. Ia memastikan honorer K2 akan terangkat jadi PNS, meskipun pengangkatannya bertahap. Sekedar diketahui, dari 1.726 honorer K-2 Makassar, ada 43 orang yang tidak ikut tes. Namun, hanya 633 orang di antaranya yang lolos tahun ini.
Ilham kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (28/2) kemarin mengatakan pihaknya akan tetap melakukan verifikasi data-data honorer yang ada terlebih dahulu. Apalagi, sebelumnnya pernah ada gejolak dari sejumlah honorer yang memprotes terkait dugaan SK siluman dan rekayasa data dari sejumlah honorer yang lolos. Namun, Ilham mengaku, batas umur honorer K2 memang sampai batas maksimal 48 tahun.
Ilham kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (28/2) kemarin mengatakan pihaknya akan tetap melakukan verifikasi data-data honorer yang ada terlebih dahulu. Apalagi, sebelumnnya pernah ada gejolak dari sejumlah honorer yang memprotes terkait dugaan SK siluman dan rekayasa data dari sejumlah honorer yang lolos. Namun, Ilham mengaku, batas umur honorer K2 memang sampai batas maksimal 48 tahun.
"Tidak usah ragu, kita dikumpulkan kemarin (Rakornas CPNS 2014) di Jakarta karena adanya gejolak. Cuma persoalannya, ada banyak pertimbangan kemarin selain faktor akademik, juga faktor umur," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, keterbatasan anggaran Pemerintah pada tahun ini, sehingga hanya dibatasi sampai 30 persen saja yang diakomodir setiap daerah. Untuk tahun depan, pihaknya belum tahu lagi berapa kemampuan daerah untuk mengakomodir honorer K2.
"Kalau memang ritmenya 30 persen setiap tahun, maka akan rampung pada tahun 2015 mendatang," jelasnya. Mengenai hasil tes kompetensi yang digelar pekan lalu, Ilham menambahkan masih sementara proses pemeriksaan. Hasilnya nanti itu akan dilihat pemetaan potensi pegawai honorer untuk penempatannya kelak.
"Tapi, kalau ada yang hasil ujiannya sudah rendah, malas lagi berkantor, untuk apa lagi diperpanjang kontraknya," jelasnya. Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKD Makassar, Ikhsan merespon positif kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengakomodir seluruh honorer K2 yang tidak lolos, meskipun pengangkatannya dilakukan secara bertahap. Namun, BKD Makassar masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pengangkatan selanjutnya.
"Tapi, kalau ada yang hasil ujiannya sudah rendah, malas lagi berkantor, untuk apa lagi diperpanjang kontraknya," jelasnya. Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKD Makassar, Ikhsan merespon positif kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengakomodir seluruh honorer K2 yang tidak lolos, meskipun pengangkatannya dilakukan secara bertahap. Namun, BKD Makassar masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pengangkatan selanjutnya.
"Mengenai manipulasi data, itu akan di ketahui setelah adanya verifikasi data. Dan, kami serahkan sepenuhnya pada pusat," jelasnya.. Karena seperti diketahui bahwa di berbagai daerah banyak ditemukan data pegawai honorer K2 yang palsu, untuk itu BKD pusat dihimbau untuk lebih cermat dalam memverifikasi data para tenaga honorer K2 tersebut.